Friday, July 12, 2019

Tantangan Rebranding Koperasi di Era Milenial

"Sejak dirumuskan oleh pendiri bangsa sampai dengan era milenial sekarang ini, Koperasi dipahami sebagai spirit dalam mencapai keadilan ekonomi tidak sekedar badan usaha yang bebas nilai, oleh karena itu Koperasi harus diperjuangkan berbeda dengan cara-cara badan usaha yang lainnya"


SUPERTELUR, 12/7/2019. Koperasi sebagai soko guru/pilar penyangga perekonomian nasional Indonesia telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33, namun begitu sejak negara ini merdeka cita-cita tersebut belum dapat diwujudkan. Kontribusi Koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional masih di bawah 5% hingga saat ini, artinya masih jauh panggang daripada api. 

Kurang berkembangnya Koperasi di Indonesia karena salah satunya adalah salah dalam memahami Koperasi. Koperasi hanya dipahami sebagai badan usaha yang sama dengan yang lainnya padahal lebih jauh dari itu Koperasi adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang tidak bebas nilai, ada ideologi yang harus diperjuangkan yaitu mencapai keadilan ekonomi. 

Koperasi menempatkan manusia lebih tinggi dari pada modal, modal hanya alat bantu untuk mencapai kesejahteraan. Meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa Koperasi adalah badan usaha terbaik untuk mencapai kesejahteraan ekonomi seperti yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah tidak mudah. 

Tantangannya dari waktu ke waktu senantiasa berubah, namun Koperasi sebenarnya dapat melintasi itu semua, kalau kita memahami secara utuh spirit Koperasi yang sesungguhnya yaitu mencapai keadilan ekonomi. Sejak dirumuskan oleh pendiri bangsa sampai dengan era milenial sekarang ini, Koperasi dipahami sebagai spirit dalam mencapai keadilan ekonomi tidak sekedar badan usaha yang bebas nilai, oleh karena itu Koperasi harus diperjuangkan berbeda dengan cara-cara badan usaha yang lainnya. 

Tantangan Rebranding Koperasi 
Tantangan terbesar Koperasi di Indonesia dalam menghadapi era milenial ada 3; Pertama, Bonus Demografi Tahun 2030 dimana Indonesia pada tahun tersebut akan didominasi oleh 70% kaum produktif, yang apabila tidak mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi justru akan menjadi bencana. Kedua, Pasar Bebas/Globalisasi, dengan adanya pasar bebas Koperasi dituntut untuk bersaing tidak hanya dengan badan usaha di dlam negeri namun juga dengan badan usaha lainnya di luar negeri. Ketiga, Regulasi yang menghambat gerak cepat koperasi untuk mengikuti dinamika bisnis. 

Koperasi dan Generasi Milenial 
Generasi milenial diidentikan sebagai generasi muda yang memiliki budaya baru seperti; multitasking yang terbiasa dengan dunia gadget, profesi baru yang jauh berbeda dengan era sebelumnya, kegemaran baru dan dinamis sangat peka terhadap perubahan yang cepat. Oleh karena itu Koperasi harus dibawa ke arah dimana era para milenial ini berada. Koperasi harus mengikuti dinamika yang ada, caranya Koperasi dan Pemerintah harus mencari pendekatan yang baru yang menarik perhatian generasi milenial. Koperasi harus mempromosikan keunggulan-keunggulan mereka dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya, masuk pada bidang-bidang usaha yang digemari oleh kaum milenial saat ini. Misalnya; Fashion, perfilman, musik, kuliner, hiburan, komputer dan bidang-bidang usaha lainnya. Koperasi harus keluar dari stigma lama yang hanya berkutat pada usaha simpan pinjam dan kuno. Koperasi harus direbranding menyesuaikan zaman kekinian yang "gaul" dan bisa dikembangkan ke semua sektor bisnis. Kita harus bisa memberi contoh Koperasi-Koperasi di dunia yang telah besar dan maju seperti; Koperasi Agribisnis Zen Noh Jepang, Koperasi Confederacao Nacional das Cooperativas Medicas Unimed Brazil, Koperasi CHS, Inc. America Serikat dan banyak contoh Koperasi besar lainnya. 

Penutup 
Mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan adalah cita-cita Bangsa Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang paling sesuai dengan cita-cita tersebut. Menghadapi tantangan milenial, jika Koperasi ingin tetap eksis, maka Koperasi harus mereposisi image atau rebranding sesuai dengan karakter generasi milenial dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di era milenial. Peran strategis pemerintah sangat diperlukan sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah harus mengembalikan citra Koperasi yang baik melalui peraturan yang tegas, bubarkan rentenir berkedok Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi papan nama. Sebagai fasilitator, Pemerintah harus mengambil peranan mempromosikan keunggulan-keunggulan Koperasi kepada generasi milenial agar bersinerginya berlangsung secara alamiah bukan paksaan atau iming-iming bantuan soaial. (AWB) #lombaDISKOPUKMDIY2019

0 comments: